Senin (4/7/22), Lurah dan pamong Kalurahan Bugel menerima mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari dua universitas di Yogyakarta. Pertama kali sejak pandemi, KKN kembali dilakukan dengan mahasiswa tinggal berbaur dengan warga/menginap di lokasi KKN, setelah sebelumnya harus menyesuaikan dengan kondisi pandemi sehingga kegiatan tinggal berbaur di lokasi KKN ditiadakan. Sesi pertama, bertempat di aula kalurahan, Lurah dan pamong kalurahan menerima 2 kelompok mahasiswa dari Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta, yang masing-masing kelompok ...

Pedukuhan VI Bugel terletak di bagian tengah wilayah kalurahan, berbatasan dengan lahan persawahan, Pedukuhan V, Pedukuhan VII dan sebagian berbatasan dengan wilayah Kalurahan Pleret. Menurut sejarah turun temurun, wilayah bagian utara Kalurahan Bugel awalnya berupa rawa-rawa yang kemudian dikeringkan/tanahnya ditinggikan dan dijadikan tempat tinggal. Daerah itu kemudian dikenal dengan sebutan 'Beran', memiliki akar kata dari bahasa Jawa 'bero' yang berarti tempat yang terdapat banyak genangan air. Sebutan Beran ini masih digunakan oleh penduduk ...

Pedagang dan pemilik toko di Kalurahan Bugel, khususnya yang menjual rokok, mengikuti sosialisasi ketentuan bidang cukai oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Yogyakarta, Rabu (29/06/22), di aula Kalurahan Bugel. Sosialisasi yang juga dihadiri oleh Satpol PP KP dan Kapanewon Panjatan membahas cukai rokok, penjualan rokok ilegal serta peran Satpol PP. Penyuluh layanan informasi KPPBC Yogyakarta, Vita Mardiyatun, SE, MM, menyampaikan KPPBC melakukan pengawasan produk dengan cukai tembakau ilegal yang ...

Dalam rangka turut serta mendukung terwujudnya tertib data kewilayahan dan keseragaman administrasi kependudukan terkait nama-nama padukuhan di Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Bugel menyelenggarakan musyawarah kalurahan membahas pembakuan nama padukuhan, Selasa (28/6/22). Muskal berlangsung di aula kalurahan dengan dihadiri oleh Lurah dan seluruh pamong kalurahan, BPK Bugel, LPMK serta tokoh masyarakat.  Merujuk kepada Peraturan Gubernur DIY Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ...

Senin (27/6/22), pengurus Bodronoyo dan ketua paguyuban/perwakilan unsur pamong se-Kabupaten Kulon Progo (Cakraningrat, Nakulo, Sadewo, Wisanggeni, Arjuna, Kalimosodo, dan Madukoro) hadiri audiensi dengan DPRD KP. Audiensi digelar di ruang sidang DPRD KP, dipimpin oleh Ketua DPRD Akhid Nuryati, SE. Audiensi ini dihadiri selain oleh unsur DPRD KP, juga dihadiri Kepala Biro Hukum Setda KP, Bidang Administrasi Pemerintahan Setda KP dan Dinas PMD Dalduk dan KB KP. Inti dari audiensi adalah permohonan kenaikan ADD bagi seluruh kalurahan di Kulonprogo ...

Jagabaya dan Danarta Kalurahan Bugel mewakili Lurah Bugel menghadiri kegiatan Penerangan Hukum yang digelar oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo di Pendapa Kapanewon Panjatan, Kamis (23/6/22). Kegiatan penerangan hukum ini mengambil tema "Masyarakat Cerdas, Masyarakat Taat Hukum, Masyarakat Kulon Progo Paham Hukum", dengan narasumber dari Kejari Kulon Progo, Dwi Febry N, SH dan Deka Fajar P, SH. Penerangan hukum menyasar Lurah dan Danarta se-Kapanewon Panjatan namun demikian dihadiri juga oleh jabatan lain sebagai pelaksana kegiatan. Dwi Febry menjelaskan ...

Verifikasi lapangan dan penilaian Kalurahan Budaya dilakukan oleh Tim Penilaian Desa/Kalurahan Mandiri Budaya kepada Kalurahan Bugel, Jumat (24/6/22). Penilaian tersebut meliputi beragam aspek aspek antara lain arah pembangunan budaya dalam RPJMKal, tata kelola pemerintahan, pelestarian adat dan tradisi termasuk di dalamnya kesenian dan permainan tradisional, penggunaan bahasa dan aksara Jawa serta keterlibatan dalam sastra Jawa, kerajinan, kuliner dan pengobatan tradisional.  Penilaian juga dilakukan pada aspek tata ruang, kelestarian rumah dengan ...

Tukik atau lebih sering dikenal sebagai anak penyu merupakan fauna laut yang dilindungi di Indonesia sehingga segala bentuk perdagangan penyu dilarang, baik penyu hidup, mati maupun hanya bagian tubuhnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Adapun ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna), semua jenis penyu laut masuk dalam appendix I yang melarang adanya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil. Jumat ...