Berdasarkan Perpres RI No. 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN TA 2022, Peraturan Menteri Desa PDTT RI No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Jumat (21/01/2022), musyawarah kalurahan khusus (muskalsus) diselenggarakan di aula kalurahan. Muskalsus ini berkaitan dengan kewajiban kalurahan menganggarkan paling sedikit 40% untuk BLT dari pagu Dana Kalurahan. 

Muskalsus yang dihadiri oleh pamong kalurahan, anggota BPK, LPMK, dan pendamping desa ini memvalidasi dan menetapkan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Kalurahan Tahun Anggaran 2022. KPM yang divalidasi dan ditetapkan telah melalui proses penyaringan dalam musduk di masing-masing pedukuhan. KPM BLT yang ditetapkan ini telah dimusyawarahkan dan dipilih sesuai dengan kriteria serta tidak menerima bantuan dari program lain. Setiap pedukuhan mendapat kuota yang proporsional berdasarkan jumlah KK di pedukuhan.

Berikut kuota KPM per pedukuhan:

Produk hukum yang dihasilkan dari muskalsus validasi dan penetapan KPM BLT TA 2022 menjadi salah satu syarat pencairan Dana Kalurahan tahap I, sementara BLT bulan Januari dan Februari direncanakan akan disalurkan di bulan Februari.(red)

Galeri foto musduk KPM BLT: