Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan Bersama BPJS Ketenagakerjaan Provinsi DIY Lakukan Pengenalan BPJS Ketenagakerjaan Kategori Non-Upah kepada Para Petani Kalurahan Bugel
Penulis: Dewi Azizah Nirmala Agung, Ila Rahmawati Oktavia, dan Laurensius Wisnu Ariyanto
Foto bersama antara Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan, Lurah Kalurahan Bugel, dan Tim BPJS Ketenagakerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Foto: Dokumentasi Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan
Situasi Terkini
Sektor pertanian merupakan sektor dimana mayoritas pekerja informal di Indonesia bekerja. Pada tahun 2024, jumlah petani di Indonesia mencapai 87,31% (Badan Pusat Statistik, 2025). Ekonomi informal dalam konsep ekonomi dualistik yang dikemukakan oleh Lewis (1954) dan Harris & Todaro (1970) diinterpretasikan sebagai aktivitas ekonomi yang sederhana, mengandalkan teknologi dan keterampilan yang paling minimal (Silviani et al., 2023). Hal inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa dari jumlah tersebut, sebanyak 74,89% atau sekitar 30,48 juta tenaga kerja pertanian, hanya memiliki pendidikan paling tinggi sampai tingkat sekolah dasar (Mubarok, 2023).
Sama halnya dengan pekerja informal di sektor lain, petani juga memiliki posisi yang rawan dan rentan. Dalam hal ini, karena sektor pertanian sangat bergantung kepada alam, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pasar saat panen masih menjadi ancaman terbesar bagi para petani. Selain itu, menurut penelitian dari Setiasih (2016) dalam Silviani et al. (2023) yang meneliti terhadap pengrajin batik tulis di Surakarta, para pekerja informal di sana hidup dalam kondisi yang tidak aman, seperti gaji yang tidak stabil, kurangnya perlindungan sosial dan jaminan kesehatan, fleksibilitas waktu kerja, kondisi kerja yang tidak baik, dan kurangnya penghargaan terhadap keahlian mereka (Silviani et al., 2023).
Upaya Apa yang Dapat Dilakukan?
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) periode kedua tahun 2025, mahasiswa yang tergabung dalam unit YO-066 Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta ketahanan ekonomi lokal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan program kerja berupa sosialisasi dan pengenalan BPJS Ketenagakerjaan Non-Upah yang ditujukan kepada para petani di sub unit Kalurahan Bugel.
Melalui program kerja yang bertema “Manajemen Risiko Pertanian: Sosialisasi dan Pengenalan BPJS Ketenagakerjaan kepada Para Petani Kalurahan Bugel”, Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan berkolaborasi secara langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Agen BRILink, dengan fokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan. Materi yang disampaikan mencakup penjelasan tentang manfaat dan keunggulan program BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran petani terhadap manfaat program jaminan sosial dalam menunjang keberlangsungan usaha pertanian mereka.
Mengapa Perlindungan Sosial dan Jaminan Kesehatan Penting untuk Para Petani?
Program kerja ini dirancang sebagai bentuk nyata pengimplementasian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan poin ketiga tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, serta poin kedelapan tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Oleh karenanya, berdasarkan kerentanan dan kerawanan sektor pertanian, pengenalan BPJS Ketenagakerjaan lebih sebagai upaya mitigasi segala risiko yang dapat terjadi pada sektor ini. Menurut data dari World Bank, sekitar 72,19% petani di Indonesia merupakan petani berskala kecil, dengan pendapatan rata-rata harian buruh tani sekitar US$3,2 atau sekitar Rp5,23 juta per tahun, jumlah yang jauh di bawah garis kemiskinan sebesar Rp535.547 per bulan (World Bank, 2022; Putri, 2023). Dengan kondisi perekonomian yang rentan terguncang, menjamin perlindungan sosial dan kesehatan para petani yang tergolong sebagai pekerja non-upah dengan risiko kerja yang tinggi, merupakan sebuah langkah strategis untuk mengurangi laju kemiskinan struktural yang telah mendarah daging di Indonesia akibat ketimpangan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan.
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pengenalan BPJS Ketenagakerjaan Kategori Non-Upah
Kegiatan sosialisasi ini digelar di Balai Kalurahan Bugel pada Rabu (30/7/2025) pukul 13.00–15.00 WIB dengan melibatkan 60 audiens dari 10 kelompok tani yang ada di Kalurahan Bugel. Kegiatan ini turut menghadirkan Lurah Kalurahan Bugel, Bapak Sunardi, beserta perangkat desa lainnya sebagai bentuk dukungan dan keterlibatan pemerintah setempat dalam mendukung program tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan sambutan hangat oleh Bapak Achmad Ath Thobarry (Kepala Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan DIY), dilanjutkan dengan penyampaian materi sosialisasi langsung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan DIY yang diwakili oleh Bapak Moh. Ikhmal Hisham Rizaldy (Account Representative Khusus), serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat, Bapak Joel Rayyan Girsang. Para narasumber menekankan pentingnya manajemen risiko dalam sektor ketenagakerjaan bagi para petani.
Antusiasme bapak dan ibu peserta sosialisasi mendengarkan pemaparan materi dari Tim BPJS Ketenagakerjaan Provinsi D.I. Yogyakarta. Foto: Dokumentasi Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga menggandeng Agen BRILink sebagai salah satu mitra penghubung yang paling dekat dengan masyarakat. Agen BRILink di Kalurahan Bugel, KPL Sri Lombok, juga turut hadir untuk menyediakan dan memfasilitasi proses transaksi serta penerimaan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat mempermudah akses layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Antusiasme masyarakat Kalurahan Bugel terhadap kegiatan pengenalan dan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan respons yang sangat positif. Hal ini tercermin dari keterlibatan aktif masyarakat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Mereka menyadari pentingnya perlindungan atas risiko kerja demi keberlanjutan usaha pertanian, serta perlunya mitigasi terhadap ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Antusiasme ini menjadi indikator kuat bahwa edukasi berbasis komunitas, jika dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, dapat menumbuhkan kesadaran kolektif serta mendorong perubahan perilaku yang positif di tingkat akar rumput.
BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan petani Kalurahan Bugel serta Agen BRILink KPL Sri Lombok. Foto: Dokumentasi Tim KKN–PPM UGM Surya Jnana Panjatan
Terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan sosialisasi dan pengenalan BPJS Ketenagakerjaan Non-Upah ini, Pihak BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyerahan simbolis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada salah satu petani dari Padukuhan Bugel 1, Bapak Zainuryanto, serta Agen BRILink KPL Sri Lombok, Bapak Wisnu. Kedua perwakilan tersebut kini resmi terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan Kategori Non-Upah dan memperoleh fasilitas iuran gratis selama tiga bulan pertama.
Menuju Kesetaraan Akses Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial untuk Inklusivitas
Sosialisasi dan pengenalan BPJS Ketenagakerjaan Non-Upah oleh Tim KKN–PPM UGM bersama dengan Tim BPJS Ketenagakerjaan D.I. Yogyakarta merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa mengenai manfaat program perlindungan sosial bagi para petani maupun bagi pekerja sektor informal lainnya yang kerap luput dari jangkauan perlindungan sosial. Pemerintah sebagai garda terdepan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui BPJS Ketenagakerjaan Non-Upah mencoba untuk menyediakan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia yang bekerja di sektor informal tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi.
Untuk itu, dengan terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat, khususnya para petani di Kalurahan Bugel, dapat semakin memahami pentingnya perlindungan kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Lebih dari sekadar penyampaian informasi, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan pekerja sektor informal. Semoga inisiatif ini menjadi fondasi bagi kolaborasi yang lebih luas antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga penyelenggara jaminan sosial dalam mewujudkan perlindungan kerja yang merata dan inklusif.
Referensi:
Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian - tabel statistik. Badan Pusat Statistik Indonesia. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTE3MSMy/persentase-tenaga-kerja-informal-sektor-pertanian--persen-.html
Mubarok, F. (2023). BPS catat sektor pertanian berhasil menyumbang 12,40% PDB. tirto.id. https://tirto.id/bps-catat-sektor-pertanian-berhasil-menyumbang-1240-pdb-gSYl
Putri, R. S. (2023, March 7). BPS: 72,19 Persen Petani RI Berskala Kecil, Rata-rata Pendapatannya Rp 5,23 Juta dalam Setahun. bisnis.tempo.co. https://bisnis.tempo.co/read/1699570/bps-7219-persen-petani-ri-berskala-kecil-rata-rata-pendapatannya-rp-523-juta-dalam-setahun
Silviani, D., Hardiyanti, D. M., & Fatubun, C. G. (2023). Dinamika Kelas Sosial Perkotaan: Produksi dan Reproduksi Petty Commodity Producers Bubur Kacang Ijo di Yogyakarta. IGPA PRESS.
World Bank. (2022). Bank Dunia Dukung Sektor Pertanian Indonesia untuk Menjadi Lebih Tangguh dan Inklusif. worldbank.org. https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/09/09/the-world-bank-supports-indonesia-agriculture-sector-to-become-more-resilient-and-inclusive